Krisis Yunani : Masa Lalu, Hari Ini, dan Masa Depan
Penulis : Abyasa Bhanuaji
Yunani adalah negara pertama yang terkena dampak dari krisis keuangan yang melanda Uni Eropa pada tahun 2008. Kondisi ini dilatarbelakangi ketika bank-bank domestik memberikan pinjaman kepada sektor rumah tangga dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini dikarenakan sektor tersebut dianggap sebagai sektor yang memberikan keuntungan terbesar dan menjadi pendorong investasi dalam negeri. Peminjaman tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh bank-bank di Yunani tetapi juga perusahaan besar dan bahkan pemerintah turut mengambil kredit dalam jumlah yang besar. Namun disinilah letak kesalahannya. Hasil dari kredit tersebut ternyata tidak menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan signifikan yang dianggap menguntungkan negara. Lalu, mengapa Yunani berani memberikan kredit dalam jumlah besar tersebut? Usut punya usut, ternyata Yunani menganggap ada peluang besar bahwa bank internasional akan membantu perbankan di dalam negeri, sementara realitanya tidak seperti itu ditambah juga tingkat investasi luar negeri yang jumlahnya masih rendah.
Angka yang rendah tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Birokrasi yang dianggap terlalu rumit, sifat pasar Yunani yang cenderung oligopolistik, angka konsumsi yang rendah, hingga tingkat korupsi yang cukup tinggi, menyebabkan investor asing terkesan “malas” untuk menanamkan modal di negara tersebut. Padahal, penanaman modal sangat penting karena dianggap mampu menggandakan fiskal bagi pembangunan negara tersebut.
Hingga puncaknya pada 2008, Yunani dinyatakan dalam keadaan resesi, bersamaan dengan krisis keuangan di Uni Eropa. Padahal, Yunani dianggap akan mampu meningkatkan ekonominya dan menjadi negara yang akan terus tumbuh apabila tidak bergabung dengan Uni Eropa dan mengganti mata uangnya dari drachma menjadi euro. Sayangnya, Yunani agak gegabah dan memutuskan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan membagi kebijakan moneternya kepada seluruh Eropa sehingga ketika Bank Sentral eropa－didominasi Jerman－mengeluarkan kebijakan moneter untuk Uni Eropa, keputusan tersebut cukup memperburuk ekonomi di Yunani. Sejak 2008–2015, Yunani memiliki utang yang mencapai 177 persen dari PDB negara mereka.
Sejak saat itu, Yunani telah melakukan negosiasi dengan Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF (Internasional Monetery Fund) atau biasa disebut “troika”, meminta bantuan keuangan untuk menyelesaikan beban utang dengan syarat penaikan pajak dan pemotongan anggaran belanja negara. Akan tetapi, Yunani justru menjadi negara maju pertama yang dianggap bangkrut karena gagal membayar utang sebesar 1,7 Miliar US Dollar kepada IMF secara tepat waktu yakni 30 Juni 2015.
Dengan status tersebut, Yunani semakin gencar untuk menyelesaikan masalah utangnya. Hingga pada Agustus 2018, Yunani dianggap berhasil menyelesaikan masalah ketergantungan keuangan pada mitra zona euro sehingga negara ini “dibersihkan” agar dapat kembali ke pasar keuangan. Menurut Komisaris Keuangan Eropa, Pierre Moscovici, selama 8 tahun ke belakang, pihaknya bersama Yunani berusaha keras untuk menjaga euro dan membawa hasil yang cukup baik yakni Yunani keluar dengan program bailout — pemberian injeksi dana dari eksternal untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya — ketiga yang berakhir pada 20 Agustus 2018. Eurogroup bahkan juga memberikan Yunani perpanjangan pembayaran pinjaman bailout pertama selama 10 tahun hingga 2033 dengan harapan bahwa perpanjangan tersebut akan menarik banyak investor asing ke negara itu dan memperbaiki ekonomi negara. Selain itu, ESM atau Mekanisme Stabilitas Eropa memberikan dana kesusahan berdaulat yang disusun untuk menyelamatkan pemerintahan sebesar 15 miliar euro sehingga Yunani meninggalkan program bantuan dengan dana penyangga sebesar 24,1 miliar euro untuk 22 bulan ke depan yang mana uang tersebut hanya berlaku untuk keadaan darurat dan Yunani berkomitmen bahwa negaranya akan menyisihkan sebesar 3,5 persen dari jumlah tahunan untuk lima tahun ke depan agar dapat membayar kembali pinjaman.
Di masa depan, tepatnya mulai tahun ini, Yunani masih harus menyisihkan sekitar 2,2 persen dari PDB negaranya dan harus tunduk pada pengawasan ketat pada anggarannya hingga jadwal pelunasan pinjaman ke ESM yakni 2059. Hal tersebut dilakukan agar Yunani tidak kembali ‘gegabah’ dalam mengatur keuangannya dan tidak kembali gagal membayar pinjaman.
REFERENCE
Agustiyanti. (2020). Yunani pulih dari krisis, IMF tutup kantor di Athena. Diakses dari https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a4c3adb3c8/yunani-pulih-dari-krisis-imf-tutup-kantor-di-athena
Daniel, Wahyu. (2015). Cerita awal bangkrutnya Yunani karena terlilit utang. Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2961543/cerita-awal-bangkrutnya-yunani-karena-terlilit-utang
IDX Channel. Simak kisah kebangkrutan Yunani, terlilit utang hingga ekonomi porak poranda. Diakses pada 15 Mei 2022 dari https://www.idxchannel.com/economics/simak-kisah-kebangkrutan-yunani-terlilit-utang-hingga-ekonomi-porak-poranda
Masyrafina, Idealisa. (2018). Yunani “lulus” dari krisis, setelah 8 tahun penghematan. Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/papw1j349/yunani-lulus-dari-krisis-setelah-8-tahun-penghematan
Sari, Puspita Amanda. (2015). Penjelasan singkat soal krisis Yunani. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150701115330-134-63540/penjelasan-singkat-soal-krisis-yunani
Simanjuntak, T., & Wijanarka, T. (2016). MASA DEPAN UNI EROPA SETELAH KRISIS YUNANI. Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, 5(1). Retrieved from https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/494
UMY. (2018). Krisis Ekonomi Yunani dan Permasalahan Domestik Yunani. Retrieved from http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20870/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllo
